PERATURAN PERINDUSTRIAN

Peraturan Perindustrian dalam UU No. 3 Tahun 2014

BAB 1

Pasal 1

Ayat 1 : "Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri."

Contoh : Pengrajin sepatu cibaduyut, yang melakukan kegiatan industri memproduksi sepatu yang saat ini sudah sangat pamor karena hasil kualitasnya.

Ayat 2 : "Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri."

Contoh : Industri minyak dan gas merupakan industri yang mengubah bahan baku minyak mentah, menjadi minyak yang siap pakai, yang dikenal sebagai bensin, avtur, kerosin dan lainnya. Selain minyak juga ada industri kuliner, yang memanfaatkan banyak bahan masakan, yang kemudian dijual secara luas.

Ayat 3 : "Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat."

Contoh : PTPN merupakan salahsatu Industri hijau, yang dimiliki oleh BUMN, yang menggarap seperti kelapa sawit, teh, dan argowisata

Ayat 4 : " Industri strategis adalah industri yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara."

Contoh : PT. PINDAD yang memproduksi peralatan perang

Ayat 5 : "Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi."

Contoh : Industri besi mengambil bahan baku bijih besi atau besi daur ulang, yang akan dibuat dan dijual jadi besi potongan besar, ataupun langsung menjadi bentuk jadi yang detail.

Ayat 6 : "Jasa industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri."

Contoh : BPJS, penyedia layanan kesehatan

Ayat 7 : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi."

Contoh : Industri tekstil dapat secara perseorangan ataupun korporasi.

Ayat 8 : "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."

Conyoh : seperti PT.KAI dan PT.KCJ korporasi yang berbadan hukum

Ayat 9 : "Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia."

Contoh : BUMN Pos Indonesia sebagai industri jasa pengiriman surat atau paket yang beroperasi di Indonesia

Ayat 10 : "Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri."

Contoh : kawasan industri MM2100 di daerah bekasi, yang merupakan kawasan sekaligus pengelolaan industri

Ayat 11 : "Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri."

Contoh : PT Krakatau Industrial Estate Cilegon

Ayat 12 : "Teknologi industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri."

Contoh : PUSPITEK (Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Ayat 13 : "Data industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri."

Contoh : Data bahan baku masuk perbulan dalam sebuah pabrik

Ayat 14 : "Data kawasan industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri."

Contoh : Daftar nama perusahaan di suatu kawasan industri

Ayat 15 : "Informasi industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya."

Contoh : Tabel ekspor komoditi gas ke negara

Ayat 16 : "Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri."

Contoh : Kemenprin (Kementrian Perindustrian) yang mewajibkan industri melakukan laporan secara berkala untuk memperkuat sistem informasi industri nasional.

Ayat 17 : "Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi."

Contoh : BSNI merupakan badan penetapan suatu barang mendapatkan label SNI

Ayat 18 : "Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan."

Contoh : Standarisasi Internasional ISO, dapat merupakan bidang produk maupun manajemen

Ayat 19 : "Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Contoh : Joko Widodo, Presiden RI ke 7

Ayat 20 : "Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah."

Contoh : Ridwan kamil, sebagai walikota bandung

Ayat 21 : "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian."

Contoh : Menteri perindustrian M Saleh Huesein, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara